ID
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengidentifikasi 7 isu besar dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Di antaranya adalah masalah permodalan, keamanan data, logistik, hingga talenta.
Yang pertama adalah talenta atau sumber daya manusia. Rudiantara menyatakan, saat ini ekonomi digital di Indonesia berkembang pesat, namun kompetensi sumberdaya manusia di bidang teknologi masih kurang. Pemerintah pun berencana memberi kemudahan bagi masuknya tenaga kerja asing di sektor digital.
Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengalokasikan beasiswa program pasca sarjana mengenai ekonomi digital untuk 20 mahasiswa ke Tiongkok dan India. "Karena keduanya kiblat masa depan ekonomi digital," kata Rudiantara dikutip dari siaran persnya, Ahad (8/4) kemarin.
Isu kedua adalah pendanaan. Pemerintah, menurut Rudiantara, telah mengeluarkan kebijakan agar memungkinkan pendanaan dari dalam negeri dan luar negeri. Selain membuka peluang investasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menargetkan pembentukan Indonesia Fund yang ditargetkan mampu menngumpulkan dana US$ 100 Miliar. "Lembaga pendanaan akan diluncurkan pada kuartal ketiga tahun ini," ujarnya.
Ketiga, pemerintah juda sedang menggodok aturan pajak e-commerce. Dengan begitu, perdagangan online dan konvensional akan mendapat perlakuan yang sama. Keempat, perlunya literasi kepada masyarakat mengenai ekonomi digital. Pendidikan ini diperlukan agar masyarakat mampu menggunakan berbagai fitur dan layanan berbasis digital.
Kelima adalah masalah logistik. Menurut Rudiantara, pemerintah tengah melakukan transformasi atas PT Pos Indonesia. "Supaya orientasinya tidak hanya berkirim surat, tapi berubah orientasi ke perposan ke logistik,” ujarnya.
Peluang aplikasi logistik dari beberapa startup juga tengah berkembang pesat. "Setiap tahun ada pembelanjaan US$ 400 miliar untuk logistik, ini terlalu mahal. Makin besar angka, main besar permasalahan dan makin besar peluang bagi anak muda menemukan cara baru,” katanya.
Keenam adalah mengenai keamanan siber yang dinilai penting sebagai jaminan agar proses bisnis lancar. Masalah keamanan, termasuk atas data pengguna menjadi sorotan setelah kasus kebocoran data Facebook.
Isu terakhir adalah bagaimana mempercepat pembangunan infrastrukur. Saat ini, Rudiantara menyebut, lebih dari 500 kabupaten/kota belum tersentuh backbone broadband. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan afirmatif atau keberpihakan. Targetnya pada 2019 semester pertama semua kabupaten dan kota harus terhubung dengan jaringan internet kecepatan tinggi.